undang undang yang mengatur tentang otonomi daerah adalah. ranggaku 24 April 2023. undang undang yang mengatur tentang otonomi daerah adalah

Dalam bahasa Yunani, otonomi. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. H. pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. ,M. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pengertian otonomi daerah. serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti; f. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain:. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. PEMERINTAHAN DAERAH. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). Hak otonom yang dimaksud disini adalah sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai hak: 1. Bagikan. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh. 1. 1. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. Kemudian, yang menjadi ranah daerah otonom adalah urusan konkuren. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Wewenang ini dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai pemegang komando negara. dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai subsistem negara kesatuan. NOMOR 8 TAHUN 1974. sebagai daerah otonom. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut: Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; Memilih pimpinan daerah; Mengelola aparatur daerah; Mengelola kekayaan daerah NOMOR 23 TAHUN 2014. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Ketentuan yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesungguhnya telah diatur dalam UU No. Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Angka. 9 Undang-undang ini menganut asas otonomi formal sekaligus asas otonomi material. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No. Bab itu berisi tiga pasal yang utama,. Peredaran narkotika: Undang-Undang Narkotika melarang peredaran narkotika di Indonesia. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. Keempat, Undang-Undang Nomor 5. Ini berarti bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 54 UU P3, semua teknik 12 Penjelasan Umum Alinea. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian. Semua hal berkaitan dengan kepala daerah diatur di dalam undang-undang. Filosofi mengenai desentralisasi tersebut, termasuk desentralisasi fiskal selaras dengan Pasal 18 dari Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: “NKRI. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah penekanan terhadap aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. PEMBAHASAN 1. 18. 1. 22 Tahun 1999 adalah: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah,. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. unsur otonomi daerah adalah : (1) Hak; (2) Wewenang dan (3) Kewajiban Daerah Otonom. dibangun. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ten-tang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Ta-hun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara. Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Meningkatkan Pelayanan Umum. dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang. tentang ursan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Daerah otonom. TENTANG. Instrumen hukum yang mengatur pembinaan dan pengawasan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan. telah membuat berbagai kebijakan daerah. kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku. Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. 13. PENJELASAN UMUM : 1. 7 (tujuh) undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, yaitu: (a) UU No. . TENTANG. Dalam UU No. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pasca-proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 tahun 1945. UU ini adalah UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. dan perkembangan konsep yang diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang desa. 5. Tujuan Otonomi Daerah. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Anggota DPD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum. Masalahnya ada dalam undang-undang di bawahnya, yang secara. Dasar hukum UU ini. ilakukan tidak. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. ) 73. 66. Indonesia. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 1. 9. Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah. Beranda. Ditengah euforia demokrasi politik di awal reformasi, UU No. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga. 18 Tahun 2001. BAB I. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah. Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabunganUndang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan pada tahun yang berbeda-beda. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah: 1. Perbedaan yang mendasar dari kedua makna. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. Daerah otonom menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum Tentunya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang selaku dasar hukum otonomi daerah. Misalnya autonomy yang berasal dari bahasa Yunani, “autos” berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987;9). Undang-Undang No. Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 18. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 13. dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang. wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No. Hal ini merupakan sebuah jawaban atas tuntutan yang menguat atas pemerintahan daerah yang lebih otonom, sehingga masalah-masalah terselesaikan pada tingkat lokal, juga akan memberi kemampuan yang besar bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah. 22 Tahun 1999 dirubah. UU yang lahir pada masa pemerintahan orde baru, menyesuaikan pengaturan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. Tags: # pemerintahan daerah. dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebutMei 26, 2022. yang terjadi di era sebelum otonomi daerah. otonomi daerah, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah permasalahan yang dihadapi adalah : Masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UU No 32 tahun 2004 yang belum tersusun yaitu 6 Peraturan Pemerintah dan 1 Perpres dari 27 PP, 2 Perpres dan 2 Permendagri yang. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Ni’matul Huda yang menjadi pembicara diskusi, mengamini apa yang dikatakan Isran Noor. Dasar hukum: 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganPayung Hukum Pemekaran Papua. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU 1 tahun 1945, UU 22 tahun 1948, UU 1 tahun 1957, UU 18 tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun. a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Baca juga: 6 Agenda Reformasi 1998 Kondisi itulah yang dimaksud otonomi seluas-luasnya dalam Agenda Reformasi 1998, di mana daerah diberi kewenangan. Diterapkannya undang-undang ini menekankan kepada aspek cita-cita12. Menurut Undang-Undang No. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. . Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. terdapat sembilan butir materi muatan undang-undang, yaitu: (1) yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD 1945 dan Tap MPR; (2) yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945; (3) yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM); (4) yang mengatur hak dan kewajiban warga negara; (5) yang mengatur pembagian kekuasaan negara; (6) yangPadangan kita terhadap kebijakan otonomi daerah yang diambil pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam UU No. BAB 8 - 9 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH dan OTONOMI DAERAH 8-9. Problem Pengaturan di Indonesia. daerah yang pernah ada ataupun berlaku dibawah naungan UUD 1945 adalah : 1) Undang-undang No. H. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas. Pada mulanya, konsep otonomi daerah muncul sebagai salah satu pembaharuan pola bernegara pasca reformasi, yakni perubahan dari sistem yang sentralistik ke model desentraliasi. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). ABSTRAK: bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi,. dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 belum ada. Menurut Ateng. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. 32 Tahun 2004. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. 1 Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin pentingKetentuan Umum Seorang lelaki memainkan alat musik tradisional di daerah Alor. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah. UU No. Pengertian Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 32 Tahun 2004 mendefenisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. 1. KONSEPSI ERA OTONOMI DAERAH Pemahaman banyak pihak tentang otonomi daerah diwarnai pemahaman yang beragam dengan perbendaharaan kata yang sudah tidak asing, bagi kita semuanya. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketika berbicara tentang otonomi daerah dan Desa, maka kita langsung melihat. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik. 23 Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo. Landasan konsitusional diberikannya kewenang tersebut melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar NegaraTugas dan wewenang yang dimiliki lembaga legislatif.